Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) terima pengembalian uang dari 55 petinggi pembuat loyalitas di Kementerian PUPR.
Pengembalian uang itu berkaitan penyelidikan masalah sangkaan suap penerapan project pembangunan Skema Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR tahun budget 2017-2018.
Ada penambahan pengembalian uang dalam masalah SPAM. Sampai sekarang 55 orang PPK di Kementerian PUPR yang menggenggam project SPAM (ditangani oleh PT WKE serta PT TSP).
Pada beberapa wilayah sudah kembalikan uang dengan setahap ke KPK dengan nilai keseluruhan seputar Rp20,4 miliar, 148.500 dollar Amerika, serta 28.100 dollar Singapura," tutur jubir KPK Febri Febri Dianysah di Gedung KPK.
Febri menyebutkan, faksinya menghormati sikap kooperatif adanya pengembalian uang itu. Uang itu nanti akan diambil alih serta dimasukkan ke berkas harga semen perlakuan masalah yang sedang berjalan.
Tempo hari Penyidik sudah kerjakan Penyitaan Rumah serta tanah seseorang Kasatker di Kementerian PUPR di Taman Andalusia, Sentul City Rumah dengan Perkiraan nilai Rp3 miliar papar Febri.
KPK, temukan paling tidak 45 project yang diindikasi korupsi pada petinggi di Kementerian PUPR. Project itu, sejumlah besar ditangani oleh PT WKE.
KPK juga merekomendasikan, pengaturan internal di Kementerian PUPR berkaitan project skema penyediaan air minum agar dilihat lebih serius .
Karena banyak petinggi serta project yang terlilit korupsi berkaitan dengan keperluan basic yaitu air minum.
Pemkab Bandung Barat mengintensifkan penertiban pada beberapa bangunan yang harga dispenser melanggar tata ruangan, terutamanya di daerah Lokasi Baandung Utara (KBU).
Aksi itu menanggapi terdapatnya pengakuan Direktur Jenderal Pengaturan serta Pendayagunaan Ruangan serta Tanah Kementerian ATR/BPN yang menyebutkannya.
Ada 2.700 project property yang menyalahi aturan ruangan di KBU, beberapa salah satunya di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar